Mataram, 15 Maret 2023. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura telah merampungkan berkas perkara kasus pengangkutan kayu tanpa menggunakan dokumen yang sah yang terjadi di Jalan Raya Dusun Mada Oi U’a Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, NTB setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Dompu.

Pengungkapan kasus tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 Wita, petugas KPH Topaso dan anggota Kodim 1614 / Dompu melakukan patroli gabungan dan mengamankan kendaraan truk Nopol S 9961 PB yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dokumen kayu olahan jenis sonokeling berbagai ukuran sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) batang dengan volume 6,6837 M3, yang diduga diambil / dipungut / ditebang secara liar / tidak sah tanpa izin pejabat yang berwenang di dalam Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK. 65) wilayah administrasi Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang dibawa / diangkut menggunakan Truk Nopol S 9961 PB oleh Sdr. Inisial DE (Sopir) tanpa menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. Menetapkan tersangka Sdr. Inisial DE selaku sopir  dan pelaku lainnya dalam mengembangkan penyidikan terhadap pelaku yang ikut terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana peredaran kayu jenis sonokeling (Dalbergia latifolia).

Kepala Balai Gakkum Jabalnusra Taqiuddin,S.Hut.,M.P. menyampaikan bahwa Balai Gakkum KLHK Jabalnusra akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dampak perbuatan Tersangka adalah kerugian materil dan inmateril. Dampak kerugian materil yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, sementara secara inmateril yaitu mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, dimana semuanya potensi kerugian inmateril ini tidak dapat dihitung jumlahnya yang berberdampak negatif buat kehidupan manusia.

###

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Jakarta, 15 Maret 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk