DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 491 huruf (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 491 huruf (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 492. Tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di satuan kerjan Kementerian LHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 493. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

• Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
• Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi,perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dankehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan..
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
• Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 494. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal.
• Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
• Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan