Sidoarjo, 25 September 2023. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama-sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dan Balai KSDA Jawa Tengah telah mengamankan pelaku kepemilikan satwa liar dilindungi Undang-undang berinisial GPI (19 tahun) di rumahnya yang beralamat di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Dari hasil kegiatan Operasi Pengamanan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, telah diamankan barang bukti satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus leucogaster) dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Elang Paria (Milvus migrans) dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Nuri Bayan (Eclectus rotatus) dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua galerita) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah offsetan Elang Paria (Milvus migrans) dalam keadaan mati. Satwa-satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Pada saat ini kegiatan penyidikan sedang berlangsung.

Pengungkapan kasus kepemilikan satwa liar dilindungi ini berawal adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan satwa yang dilindungi Undang-undang di Wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan informasi tersebut Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra melakukan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Wilayah Kabupaten Semarang. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, tim operasi berhasil mengamankan 6 ekor satwa burung dilindungi di rumah GPI. Berdasarkan keterangan GPI, ia membeli satwa-satwa tersebut sekitar tahun 2021, selain satwa hidup ia juga memiliki 1 ekor satwa offset jenis Elang Paria.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin mengatakan, “Penyidik menjerat Tersangka GPI dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan atau Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),” jelas Taqiuddin.

###

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Jakarta, 25 September 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk