Jakarta, 25 September 2023. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah menerima pelimpahan perkara dari Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra terkait Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup atas nama korporasi PT. BPP yang beralamat di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Tahap II pada Kamis, 21 September 2023 tersangka PT. BINTANG PRIMA PERKASA yang diwakili oleh Direktur Utamanya (Sdr. TB) dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum beserta barang-buktinya.

Ardhi Yusuf, Kepala Seksi Wilayah I Jakarta Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra mengatakan “Penyidik berhasil mengungkap dan membuktikan bahwa PT. BPP diduga keras melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, modus operandi yang dilakukan PT. BPP adalah melakukan pemanfaatan Limbah B3 berupa oli bekas tanpa izin/ilegal, tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dan membuang air limbah ke media lingkungan hidup. Perusahaan ini bergerak di bidang limbah oli bekas dengan mengumpulkan dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor dari berbagai kota, kemudian dipanaskan dengan maksud agar terpisah dengan air. Selanjutnya oleh perusahaan menjual hasil olahan sebagai bahan bakar untuk pembakaran batu bata atau pabrik kaca di wilayah Jabodetabek. Dalam melakukan kegiatan orporasi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan dan ceceren olinya mencemari lingkungan sekitar termasuk sungai Cileungsi yang berada di dekatnya. Selain itu bahan baku yang digunakan dari hasil pengolahannya adalah bahan berbahaya yang sifatnya mudah meledak. Hal ini terbukti bahwa saat penyidikan berlangsung, perusahaan tersebut mengalami ledakan hebat dan terjadilah kebakaran,” jelas Ardhi.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra Taqiuddin menegaskan, ”Kami tidak mentolelir terhadap pelaku kejahatan atau perusakan lingkungan seperti PT. BPP. Korporasi tersebut oleh Penyidik Balai Gakkum disangkakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103 Jo. Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” tegas Taqiuddin.

“Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang telah bersinergisitas dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Bukan suatu kebanggaan bagi kami untuk mempidanakan korporasi maupun perorangan, namun upaya penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tutup Taqiuddin.

###

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Jakarta, 25 September 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk