Jakarta, 23 Juli 2019. Komitmen bersama melawan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanab ditegaskan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin, Plt Jampidum, Ali Mukartono, Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Muhammad Fadhil Imran dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Selasa (23/07) di Auditorium Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti dengan menghadirkan para mitra penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK serta dengan peserta lebih dari 1500 orang terdiri daei Polhut, SPORC, Pengawas LH, dan Penyidik PNS dari seluruh Indonesia.

Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa Rakor Gakkum 2019 ini untuk menegaskan komitmen aparat penegakan hukum dalam melawan kejahatan LHK. Melalui Rakor ini diharapkan dapatbmemperkuat serta mensinergikan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Pada kesempatan ini Rasio Sani menyampaikan pesan Menteri LHK, Siti Nurbaya perlunya corrective actions untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah korektif yang dapat diambil yakni penguatan tata kelola yang baik dan kolaboratif, penerapan kebijakan publik yang berbasis pendekatan lanskap atau landscape approach, penguatan akses publik untuk keadilan sosial, penerapan instrumen ekonomi dan pasar, dan penegakan hukum yang efektif.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Mohammad Fadil Imran, yang juga menyampaikan dukungan Kepolisian RI dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan sumber daya dan kekuasaan yang besar dan terorganisir serta mendorong penanganan kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bersama dengan KLHK, utamanya melalui penegakan hukum multidoor, dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, menyampaikan peranan lembaganya dalam membantu dalam pengkombinasin pendekatan penegakan hukum follow the suspect dengan pendekatan follow the money, yang kewenangannya ada di PPATK. Berbagai transaksi mencurigakan yang diduga terkait kejahatan LHK dapat ditelusuri melalui transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Senada dengan hal tersebut, Jaksa Agung yang diwakili oleh Plt. Jampidum, Ali Mukartono, menyampaikan pendekatan multidoor yang akan diterapkan nantinya selain bersifat represif juga haruslah bersifat prefentif, mengingat perusakan lingkungan sering diawali dengan adanya bentuk-bentuk penyimpangan seperti penyimpang perizinan tata ruang, pajak, korupsi, bahkan pencucian uang sehingga penegakan hukum yang stakeholder lainnya dituntut untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memaksimalkan pendekatan multidoor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya faktor pencegahan melalui sosialisasi, pemberdayaan, serta pentingnya koordinasi antar kementerian/Lembaga terkait dalam upaya penegakan hukum.