Bandar Lampung, 5 Maret 2020. Tim Gabungan Balai Gakkum Sumatera, Polda Lampung, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 4 Maret 2020, menangkap CP (46) cukong kayu sonokeling illegal, warga Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, yang sudah sejak 10 Februari 2020 menjadi buronan. CP ditangkap saat berada di penginapan di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.
PPNS Balai Gakkum KLHK akan menjerat CP dengan Pasal 94 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 19 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Tanggal 10 Februari 2020, CP berhasil melarikan diri dari penyergapan petugas saat penggerebekan di rumanya, di Desa Ambarawa. CP sebagai residivis yang terlibat beberapa kasus kriminal antara 2018-2019, kemudian ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang oleh PPNS Ditjen Gakkum KLHK. Tahun 2019 komplotan CP diproses sebagai tersangka dan telah memasuki persidangan.

Tiga rekan CP yaitu DS (35) warga Desa Ambarawa, AG (31) warga Desa Sumber Agung, dan NF (37) warga Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, telah ditetapkan menjadi tersangka dan berkas ketiga tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Antara tahun 2016-2020, Ditjen Gakkum KLHK telah menangani 21 kasus penebangan ilegal kayu sonokeling. Sebanyak 20 kasus sudah diserahkan ke kejaksaan dan 2 kasus masih dalam proses penyidikan.

Dengan ditangkapnya CP dan rekan-rekannya, Ditjen Gakkum berharap dapat memberikan efek jera, sehingga penebangan ilegal kayu sonokeling, khususnya di Provinsi Lampung, tidak terulang lagi.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan mengatakan, “kami sangat serius dan tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, karena kejahatan seperti ini telah merugikan banyak orang”. “Penangkapan cukong ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen kami untuk menegakkan hukum, kami harapkan pelaku yang buronan seperti ini dihukum seberat-beratnya” tegas Rasio Ridho Sani