Pelatihan Pendampingan Masyarakat untuk Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Selesai, 98 Peserta Siap Membantu Masyarakat 

Jakarta, 30 Agustus 2020. Pelatihan Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diikuti 98 peserta, 29 Agustus 2020, telah berakhir. Peserta bersama jajaran Ditjen Gakkum siap mendampingi masyarakat menegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. 

”Kami senang bisa menyelesaikan pelatihan ini. Setelah pelatihan, kami mengharapkan 98 pendamping masyarakat bekerja sama erat dengan Balai Gakkum KLHK; dapat memahami arti pentingnya penegakan hukum terhadap pengelolaan LHK; dapat segera mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus LHK di daerahnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang beraku.,” kata Sugeng Priyanto, Sekretaris Ditjen Gakkum KLHK, dalam penutupan pelatihan, 29 Agustus 2020. 

Puji Iswari, Ketua Pelaksana Pelatihan Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, ”Pelatihan menggunakan metoda learning management system ini adalah inovasi KLHK dalam masa pandemi.” 

Muh Safri Tunru, peserta pelatihan dari LBH di Makassar, mengatakan kalau pelatihan ini menjadi pengalaman baru untuk mendapatkan materi beragam dan interaksi yang intensif dengan banyak nara sumber dan aktivis lainnya di berbagai daerah. 

Peserta lainnya, Rashyid Marabessy, penggiat lingkungan dari Kalimantan menilai, ”Materi pembelajaran sangat bermanfaat untuk diaplikasikan pada masyarakat sekitar kami. Kami berkomitmen mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan.”

Pelatihan yang diselenggarakan Ditjen Gakkum, bekerja sama dengan Bp2sdm, diikuti 98 peserta yang terdiri dari penggiat lingkungan, LSM, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Peserta pelatihan selama seminggu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari 30 nara sumber dan tutor yang berkompeten dalam menangai kasus-kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 

Jejaring masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat Ditjen Gakkum menyediakan informasi dan barang bukti yang dibutuhkan di pengadilan. Dalam kurun waktu 2015-2020, Ditjen Gakkum menerima hampir 5.000 pengaduan dan telah menyelesaikan 884 kasus pidana, mengeluarkan hampir 1.500 sanksi administrasi, 1.408 operasi pengamanan dan pemulihan, dan 180 kasus perdata. Ke-98 peserta pelatihan dapat membantu masyarakat dalam proses pengaduan dengan menyampaikan informasi yang lebih akurat dan barang bukti yang lebih kuat.

”Kami beserta Bp2sdm akan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan ini agar bisa mengembangkan pelatihan-pelatihan kompetensi teknis lainnya di kemudian hari,” kata Sugeng Priyanto, memastikan pelaksanaan bisa lebih baik lagi.  

###