Makassar, 26 Agustus 2020. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Dr Zulkifli, SH, MH, dan Panitera Widyawati SH, MH, 25 Agustus 2020, memutuskan menolak permohonan praperadilan TAN, pemilik PT Tompo Dalle, yang menggugat penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebelumnya pada 22 Juli 2020, penyidik KLHK telah menetapkan TAN sebagai tersangka dalam perkara perusakan dan penebangan mangrove di ruang terbuka hijau Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, TAN tetap berstatus sebagai tersangka.

“Kami mengapresiasi keputusan Hakim PN Makasar ,” kata Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, setelah putusan praperadilan dibacakan.

Kasus perusakan dan penebangan mangrove berawal dari aduan masyarakat tanggal 15 April 2020 yaitu ada kegiatan pembukaan lahan menggunakan alat berat di kawasan ruang terbuka hijau mangrove Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tanggal 22 Juli 2020, penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi menetapkan TAN sebagai tersangka, yang diduga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1, dan/atau Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Jo. Pasal 119, dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, tersangka TAN dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Kami berharap agar kasus perusakan lingkungan hidup yang lain juga dapat diproses guna memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan,” tutup Dodi Kurniawan.
###