Cibodas, 22 April 2024. Ditjen Gakkum KLHK bersama dengan U.S. Department of Agriculture Forest Service memperkuat satuan Polisi Kehutanan (Polhut) dengan mengadakan pelatihan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cibodas,  Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2024 - 3 Mei 2024. Peserta pelatihan terdiri dari 18 (delapan belas) orang Polisi Kehutanan/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan perwakilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK seluruh Indonesia, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.  Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Polisi Kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental, keberanian, dan disiplin sesuai tugas masing-masing terkait pengamanan kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan secara terpadu. Semua rangkaian pelatihan ini merupakan upaya Ditjen Gakkum KLHK untuk menangani masalah kejahatan kehutanan dan lingkungan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, “Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan kebijakan dan langkah strategis yang cukup intensif dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan kehutanan, akan tetapi praktek tindak kejahatan kehutanan masih terus terjadi. Kenyataan menunjukan dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan modus operandi pelaku kejahatan kehutanan serta tingginya permintaan akan produk hasil hutan di pasar global membuat praktek berbagai tindak kejahatan kehutanan menjadi tetap marak, kompleks dan sulit terdeteksi dengan cepat, karena melibatkan jejaring internasional (trans-national crime). Untuk memperkuat kinerja penegakan hukum kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK membangun kerja sama dengan United States Forest Services International Programs dalam rangka memperkuat kapasitas penegakan hukum kehutanan melalui berbagai kegiatan kerja sama, diantaranya joint-training, knowledge sharing, lesson learned and best practices dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan,” ungkap Rasio.

Kejahatan kehutanan seperti perambahan hutan, ilegal logging, penambangan liar, perburuan satwa menjadi perhatian. Seiring perkembangan teknologi kejahatan kehutanan bertranformasi dan memiliki daya rusak semakin tinggi. Oleh karena itu, Polhut memiliki peran penting dalam penindakan pelaku kejahatan di sektor kehutanan yang secara aktual mengancam kehidupan masyarakat, ekosistem dan keragaman hayati, merusak bangsa dan negara. Terlebih selama ini Polhut membuktikan kinerja sebagai ujung tombak dalam memberantas kejahatan kehutanan.

Dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan kehutanan, Polhut harus mengidentifikasi baik tipologi pelaku, modus operandi pelaku, pergerakan pelaku maupun kondisi alam tempat terjadinya pelanggaran dilakukan.  Kegiatan penindakan ini dilakukan selama berhari-hari bahkan kadang berminggu-minggu di hutan belantara dengan kondisi medan yang berat. Polhut dituntut dapat melaksanakan tugasnya dalam berbagai kondisi medan, keterbatasan akses maupun sumber daya yang dimiliki.

Untuk itulah Polhut diberikan latihan peningkatan kapasitas sebagai upaya menyiapkan personil Polhut yang mumpuni untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan penindakan itu sendiri dan akhirnya bermuara kepada keberhasilan secara optimal pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

###

Sumber :  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 23 April 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk