KLHK: Di Tengah Pandemi Covid-19, Satu lagi Kasus Illegal Logging di Ketapang Segera Disidangkan
 
Pontianak, 14 April 2020. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak, telah menyelesaikan berkas perkara kasus illegal logging di Kabupaten Ketapang, dengan tersangka J (39) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat telah menyatakan berkas perkara lengkap, 2 April 2020. Penyidik Balai Gakkum segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang untuk persidangan.

“Di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mengikuti arahan pemerintah menjaga jarak, kami tetap bekerja memproses semua kasus kejahatan lingkungan dan kehutanan. Kami sangat menghargai kerja keras para penyidik KLHK dan Polda Kalbar serta Kejati Kalbar, sehingga kami bisa menyelesaikan kelengkapan berkas perkara kasus illegal logging di Ketapang ini,” kata Sustyo Iriono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Gakkum KLHK, di Jakarta, 14 April 2020. Kami tidak berhenti untuk melakukan penindakan pelaku kejahatan seperti ini, tegas Sustyo.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, M. Subhan, menambahkan, “Kami akan segera menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalimantan Barat, sesegera mungkin, agar persidangan bisa dimulai.”

Penyidik KLHK mempersangkakan J dalam kasus “menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan” dan “atau mengolah hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” di sawmil PO Tolak Jaya, di Jalan Ketapang-Siduk, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Tersangka J akan dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 38 Ayat 1 Huruf b dan/atau Pasal 87 Ayat 1 Huruf b dan Huruf c, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pengumpulan data dan informasi oleh SPORC KLHK Brigade Bekantan yang dilanjutkan dengan operasi penegakan hukum di sawmil PO Tolak Jaya. Tim operasi menemukan kayu olahan berbenduk pacakan berbagai ukuran jenis meranti dan rimba campuran, tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, di PO Tolak Jaya, di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang. Tim juga menemukan satu mesin pembelah kayu, satu piring gergaji bagian dari mesin pemotong. Tim kemudian menyerahkan tersangka J dan barang bukti kepada Penyidik Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah III Pontianak untuk proses lebih lanjut.

 
###