Banjarbaru, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya berhasil menggagalkan pengangkutan 5.003 ekor burung di sekitar wilayah Kabupaten Banjar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Sebanyak 837 ekor diantaranya adalah jenis – jenis burung yang dikategorikan sebagai satwa dilindungi. Burung – burung yang diamankan dari kegiatan pengangkutan tersebut adalah jenis burung yang dilindungi yaitu : Beo (Gracula religiosa), Cililin (Platylophus galericulatus), Serindit (Loriculus galgulus), Cucak Hijau (Chloropsis sonnerati), serta jenis yang tidak dilindungi yaitu : Kolibri Ninja (Leptocoma spirata), Madu Kelapa (Anthreptes malacensis), Kacer (Copsychus saularis), Murai (Kittacincla malabarica), Kacamata Belukar (Zopterops auriventer), dan Kapas Tembak (Pycronotus plumosus) yang hanya dapat diedarkan berdasarkan izin dari pejabat berwenang.

Pelaku kegiatan pengangkutan burung – burung tersebut adalah AI (44) dan AH (22) yang melakukan pengangkutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil. Terhadap kedua pelaku telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tersangka AI (44) dan AH (22) dijerat dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (2) huruf c dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000.00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi merupakan komitmen Pemerintah guna melindungi kekayaan keanekaragaman hayati  (kehati) sebagai pengendali ekosistem dan keunggulan komparatif Indonesia. Penyelundupan ini merupakan ancaman terhadap kelestarian kehati dan ekosistem serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Penyelundupan satwa yang dilindungi ini merupakan kejahatan yang serius dan menjadi perhatian dunia internasional. Kejahatan ini harus kita hentikan dan tindak tegas, pelaku harus dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan.  PPNS KLHK akan terus melakukan pengembangan kasus dan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tindak pidana peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kalimantan Selatan.

###

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Jakarta,11 Juli 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk