Jakarta, 25 Juli 2019. Rapat koordinasi (Rakor) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang merupakan rangkaian acara Gakkum Festival 2019 pada 23 – 25 Juli 2019 menghasilkan beberapa rumusan penting untuk semakin menguatkan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik PNS (PPNS) dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Sugeng Priyanto, yang menyampaikan hasil rumusan Rakor PPLH, menggarisbawahi masalah pengangkatan dan peningkatan jenjang karier PPLH yang masih menemui kendala dalam program dan penganggaran, khususnya pada pemerintah daerah. Selain itu pihaknya juga mendorong percepatan revisi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya yang antara lain akan merevisi jenjang jabatan PPLH, dan persyaratan pengangkatan golongan PPLH.

Selanjutnya Sustyo Iryono sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, yang juga Pembina Polhut, menyampaikan hasil Rakor Polhut yang diantaranya merekomendasikan Polhut satu komando, yakni perlunya Polhut diwadahi oleh satu Ditjen yang menangani Polhut melalui Keputusan Menteri LHK yang menunjuk Ditjen Penegakan Hukum LHK sebagai pemegang komando Polhut. Selain itu Sustyo juga menyampaikan hasil Rakor Polhut untuk merasionalisasi jumlah dan distribusi Polhut melalui program “Polhut kembali ke hutan” serta berbagai penguatan sarana dan prasarana serta SDM Polhut.

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, yang pada kesempatan yang sama juga menyampaikan rumusan hasil Rekomendasi Rakor PPNS. Rakor PPNS yang diikuti oleh PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari lingkup KLHK dan Pemerintah Daerah menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri LHK, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kapolri untuk penyidikan lanjutan oleh penyidik kejaksaan, penguatan sinergitas antar penegak hukum melalui joint investigation, pembentukan forum PPNS KLHK, dan kerjasama dengan lembaga internasional. Lebih lanjut Yazid menambahkan pentingnya penguatan pembuktian scientific evidence menjadi legal evidence serta mendorong pelaksanaan penanganan kasus melalui pendekatan multidoor.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019 kepada instansi/lembaga dan perorangan yang telah berperan aktif mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 
Penerima penghargaan penegakan hukum LHK 2019 kategori instansi/lembaga yaitu:
1. Dit. Tindak Pidana Umum Lainnya, pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
3. Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
4. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Reserse Kriminal Polri
5. Sekolah Pembentukan Perwira, pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
6. Pusat Pendidikan Reserse Kriminal, pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
7. Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan, pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

Sedangkan penerima penghargaan penegakan hukum LHK 2019 kategori perorangan yaitu:
1. Dr. Jr Pahlano Daud, S.Pi, Msc. 
Staf Pengajar Fakultas Kelautan dan Perikanan Politeknik Manado.
2. Ir. Hendra Wijaya, M.T.
Ahli Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
3. Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
4. Ali Mukartono, S.H., M.H. 
Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
5. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H. 
Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan Bandung.
6. Dr. Ir. Basuki Wasis, MS.
Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
7. Ir. Eddy Soentjahjo, M.T. 
Ahli Lingkungan Hidup.
8. Abdul Wahid Oscar, S.H., MH. 
Ahli Hukum Perdata.
9. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
10. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS. 
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
11. Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LLM
Wakil Dekan bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
12. Agustinus Pohan, S.H., MS. 
Staf Pengajar Hukum Pidana Universitas Parahyangan.
13. Ricardo Sitinjak, S.H., M.H.
Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana Teroris dan Tindak Pidana Lintas Negara, pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
14. Asnath Anytha Idatua Hutagalung, S.H, M.H.
Jaksa Fungsional/Ketua Unit Tindak Pidana Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pada Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.