Mataram, 29 Mei 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah merampungkan penyidikan kasus pengangkutan kayu sonokeling Illegal yang terjadi di wilayah kerja Balai Taman Nasional Tambora NTB sesuai dengan surat Kejaksaan Tinggi NTB Tanggal 16 Mei 2024, Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka inisial AG alias Mbah Langit. Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut  dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu.

Kasus tersebut berawal dari kegiatan Smart Patrol yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Tambora bersama dengan anggota Kodim 1614/Dompu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.25 Wita di Jalur Ternak Pintu I PT.SMS Dusun Sori Mangge Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, NTB. Berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Polhut Balai Taman Nasional Tambora tentang adanya aktifitas penebangan pohon di Kawasan hutan Taman Nasional Tambora di jalur ternak Pintu I PT SMS. Dari informasi tersebut petugas dari Balai Taman Nasional Tambora melakukan patroli menuju ke lokasi tersebut dan pada saat menuju ke lokasi menemukan kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna hitam tanpa plat nomor setelah diperiksa kendaraan tersebut mengangkut kayu sonokeling berbentuk gelondongan tanpa adanya dokumen.  Barang bukti diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry, kayu sonokeling sebanyak 14 (empat belas) batang gelondongan dengan volume 2,144 m3 dan 1 (satu) unit chainsaw.

Kasus tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Penyidik Balai Gakkum wilayah Jabalnusra, Pos Gakkum Mataram seksi wilayah III Kupang, dari serangkaian proses pulbaket dan gelar perkara ditetapkan tersangka atas inisial AG selaku Sopir kendaraan/pemilik/pembeli/yang menguasai barang dan selanjutnya tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Tahti Polda NTB sampai dengan penyerahan tahap 2. Penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 12 huruf ”d” Jo Pasal 83 ayat (1) huruf  ”a” atau Pasal 12 huruf ”e” Jo Pasal 83 ayat (1) huruf ”b” UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana  diubah oleh paragraf 4 Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dampak perbuatan tersangka adalah kerugian materiil dan inmateril. Kerugian materiil dan Nilai ekonomi kayu. Sementara secara immateril yaitu terganggunya ekosistem Taman Nasional Tambora yang merupakan Kawasan konservasi sebagai sistem penyanggah kehidupan dan mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, yang berberdampak negatif buat kehidupan manusia.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin, mengatakan “Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyidik dan para pihak yang berkontribusi sehingga terselesaikannya kasus ini. Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.”

###

Sumber : Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Jakarta, 29  Mei 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk