Dompu, 11 April 2020. Sidang perkara illegal logging dengan terdakwa ID (34) dan RA (26) di Pengadilan Negeri Dompu, melalui video konferensi mendengarkan saksi ahli peredaran kayu Fatahullah (dari PEH Ahli Pertama Balai KSDA NTB) dan saksi ahli peredaran kayu Rahmansyah (Kasi Perlindungan Hutan, KPH Ampang Riwo), 9 April 2020. Terdakwa ID mengikuti video konferensi dari Kantor Kejaksaan Negeri Dompu dan terdakwa RA mengikuti video konferensi dari Rutan Polres Dompu.

Fatahullah, S.Hut, menyampaikan kesaksiannya melalui video konferensi dari Kantor Dinas LHK Provinsi NTB di Mataram dan Rahmansyah, S.Hut, menyampaikan kesaksian melalui video konferensi dari Kejaksaan Negeri Dompu.

“Kami mengapresiasi inovasi dan terobosan penegakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang menyelenggarakan sidang menggunakan video konferensi, sebagai upaya ikut mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona, termasuk menerapkan physical distancing,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum, 11 April 2020, di Jakarta.

“Kasus ini merupakan kasus limpahan dari KPH Toffo Pajo dan Dinas LHK Provinsi NTB, yang kemudian ditangani PPNS Balai Gakkum Jabalnusra bersama dengan PPNS Dinas LHK Provinsi NTB,” ungkap Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Muhammad Nur, 11 April 2020. Muhammad Nur menjelaskan, kasus berawal ketika ID ditahan oleh Kodim Dompu dan Polhut KPH Toffo, sebelum diproses hukum.

Saat ID ditangkap, 2 Januari 2020, penegak hukum juga mengamankan barang bukti berupa 309 batang kayu olahan jenis sonokeling berbentuk balok dengan total volume 7,2957 m3 dan satu truk colt diesel warna kuning merk Mitsubishi, dengan nomor polisi F8902UQ.

“Dalam proses pengembangan, PPNS Balai Gakkum Jabalnusra dan PPNS Dinas LHK Provinsi NTB berhasil menjerat RA, pemilik kayu. Tanggal 6 Februari 2020, berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyidik Balai Gakkum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 26 Februari 2020,” kata Muhammad Nur menambahkan.

Penyidik menjerat tersangkan dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

“Menindaklanjuti arahan Menteri LHK, kami tidak akan berhenti mengawasi dan menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Negara harus hadir untuk melindungi sumber daya alam dan hak-hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” kata Rasio Ridho Sani dengan tegas.

###