Surabaya, 15 Maret 2024. Berkas perkara tindak pidana Perbuatan mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar, telah dinyatakan lengkap dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 13 Maret 2024, yang dilakukan oleh terdakwa RDG (30) dan Wahedi (33).

Berkas perkara ini merupakan hasil penyidikan oleh Tim PPNS Balai Gakkum Jabalnusra, yang sebelumnya telah menetapkan RDG (30) dan W (30) sebagai tersangka. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra, 1 (satu) unit Motor Honda Beat, 6 batang kayu Jati gelondongan, 1 lembar STNK Mobil, dan 2 (dua) unit Handphone.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi atau laporan petugas Taman Nasional Baluran, yang menginformasikan terdapat Mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max, yang keluar dari dalam kawasan hutan mengangkut kayu Jati gelondongan. Berdasarkan informasi atau laporan tersebut, tim operasi  gabungan yang terdiri dari Direktorat PPLHK, Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur melakukan pengejaran terhadap mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max tersebut. Ketika sampai di jalan raya Asembagus terdapat mobil Daihatsu Sigra yang memotong mobil petugas dan menghalangi upaya petugas saat melakukan pembuntutan. Mobil Daihatsu Sigra tersebut diketahui sebagai pengawal mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max yang sedang mengangkut kayu hasil pembalakan liar. Tim Operasi kemudian melakukan penyergapan terhadap pelaku di jalan raya Arjasa Situbondo.

Tim operasi mengamankan Daihatsu Sigra, berikut 2 (dua) tersangka berinisial RDG (30) dan W (33) yang berusaha mencegah, menghalang-halangi dan merintangi petugas saat melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku illegal logging.

Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman pidana dengan dugaan mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Agus Mardiyanto, Selaku Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK 19 Maret 2023 mengatakan “Tim Penyidik Gakkum KLHK telah melakukan serangkaian proses penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar, dan siapa saja yang berusaha mengahalangi upaya tersebut, dan saat ini tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo”.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin, mengatakan “Kami akan terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang terkait sehingga pengembangan kasus tersebut dapat dibuka secara jelas guna kepentingan penegakan hukum dan menghentikan peredaran hasil hutan khususnya kasus secara illegal di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara”, tegasnya.

###

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Jakarta, 19 Maret 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk