Mataram, 14 Maret 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka kasus dugaan menduduki kawasan hutan secara tidak sah/mendirikan bangunan di kawasan Hutan Soromandi RTK.55 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu NTB.

Pengungkapan kasus tersebut berawal pada hari jum’at, 25 Agustus 2023, Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura menemukan  adanya kasus dugaan menduduki kawasan hutan secara tidak sah/mendirikan bangunan di kawasan hutan Soromandi RTK. 55 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB. Berdasarkan laporan tersebut rangkaian proses Penyelidikan menaikkan status menjadi ke  Penyidikan  dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan menetapkan tersangka berinisial “Sdr. TJ“ selaku Direktur CV. Lancar Abadi yang bertanggung jawab terhadap   pembangunan gudang yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja-Kabupaten Dompu.

Dalam proses penyidikan tersangka berinisial “TJ“ (41) Tahun tetap bersikukuh mendirikan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) meskipun telah dilakukan rekonstruksi ulang oleh BPKHTL Wilayah VIII Denpasar bahwa bangunan tersebut diduga sebagian berada di dalam Kawasan hutan seluas  ± 1,9 ha dan sudah dilakukan peringatan dan teguran dari Balai KPH Toffo Pajo Soromandi, Dinas LHK Propinsi NTB.

Dengan dugaan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yakni ”Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf “a” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf “a” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 dan 56 KUH Pidana di wilayah  So Doro Kapoa wilayah Kawasan Hutan Tutupan Negara Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi, Administrasi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB”.

Kepala Balai Gakkum Jabalnusra Taqiuddin,S.Hut.,M.P. menyampaikan bahwa Balai Gakkum Jabalnusra akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian alam dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dampak perbuatan tersangka adalah kerugian materil dan inmateril. Dampak kerugian materil yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, sementara secara inmateril yaitu mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, dimana semuanya potensi kerugian inmateril ini tidak dapat dihitung jumlahnya yang berdampak negatif buat keberlangsungan kehidupan manusia.

# # #

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Jakarta, 19 Maret 2024

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk