Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Juli 2019. Menyadari pentingnya keberadaan media dalam mendukung upaya KLHK melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya pada isu penegakan hukum, mendorong KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK menjaring masukan dari unsur media dan pakar komunikasi untuk mendapatkan strategi komunikasi yang handal dalam mendukung tugas-tugas penyidikan dan penindakan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin marak terjadi.

Direktur Jenderal Gakkum, Rasio Ridho Sani menyadari dan ingin berbenah dalam isu komunikasi di direktorat yang dipimpinnya, baik komunikasi melalui media konvensional maupun online guna mendukung kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita ingin naik kelas dalam bidang penyidikan dan penindakan, untuk itu Gakkum juga harus naik kelas dalam bidang komunikasi," ujar Rasio Sani

Rasio Sani memaparkan bahwa untuk mendukung penanggulangan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, peran media diarahkan sebagai: 1. Media Exposure (Diseminasi Informasi dan Kinerja Gakkum KLHK), 2. Kontrol Kinerja Gakkum, 3. Saluran Pengaduan Masyarakat, 4. Pemberian Masukan Kebijakan serta Data & Informasi, 5. Influencer untuk Penguatan Dukungan/Opini Publik, 6. Amicus Curiae.

Sementara itu dari perwakilan media cetak Dhika Winata jurnalis Media Indonesia yang sering mengangkat isu lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan jika masalah kejahatan LHK adalah masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti isu pencemaran dan bencana hidrometeorologi. Peran media penting untuk dibina untuk bekerjasama dengan pemangku kebijakan terutam pemerintah agar memperkuat efek dari kebijakan pemerintah.

Menurutnya peran media masa dalam membantu pemerintah meliputi tiga peran, yaitu: 1 untuk mengungkap kejahatan lingkungan (investigasi), 2. Peran untuk mengamplifikasi untuk membengun kesadaran masyarakat bahkan hingga kepada pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tertentu, 3 fungsi kontrol untuk memantau kejadian/peristiwa kejahatan atau kerusakan yang terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut Amanda Katili, Pakar komunikasi dan juga Blogger menjelaskan bahwa isu kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan isu penting yang harus banyak dipublikasikan untuk memancing perhatian publik hingga memunculkan kesadaran publik untuk berpartisipasi membantu penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurutnya ada 500 lebih platform media sosial yang digunakan di dunia. Hal ini menurutnya bermanfaat untuk menyebarkan tindak kehatan lingkungan dengan lebih cepat, real time dan ini juga akan semakin mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu penegakkan hukum kejahatan lingkungan, seperti pada kasus-kasus perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), pencemaran dan polusi. Media sosial juga bisa memobilisasi massa untuk ikut bekerjasama membantu memberantas kejahatan.

Selanjutnya fotografer, Bayu Dwi Mardiana memberikan tips kepada Dirjen Gakkum agar pesan pada publikasi kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan lebih cepat sampai ke publik melalui media sosial. Tips tersebut adalah dalam berkomunikasi menggunakan media massa khususnya media online diharapakan institusi Gakkum lebih luwes tidak kaku seperti lazimnya sebuah birokrasi. Karena diera media sosial yang banyak digunakan sebagai alat komunikasi terutama oleh generasi milenial dibutuhkan keluwesan untuk mengikuti cara berpikir dan berkomunikasi generasi milenial. Selain itu juga dalam bermain Medsos, Gakkum juga harus bisa mengikuti isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan publik.