Tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun dan denda 2,5 miliar rupiah

Pontianak, 24 Juli 2023. Berkas perkara Tersangka ERS (47) dalam perkara tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 20 Juli 2023. Tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck berikut muatannya 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan 2 (dua) unit handphone akan segera diserahkan Penyidik Gakkum LHK ke Kejaksaan Negeri Mempawah.                                     

Kasus ini berawal pada saat tim operasi SPORC Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Pada Selasa, 30 Mei 2023 tim operasi berhasil mengidentifikasi mobil truck yang diduga bermuatan kayu, setelah dilakukan pembuntutan hingga pada dini hari sekitar pukul 05.30 WIB tanggal 31 Mei 2023, tim operasi berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan muatan truk dengan Nopol KB 1750 XY di wilayah Jalan Trans Kalimantan Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat. Tim operasi menemukan truck bermuatan 139 batang kayu jenis ulin/belian dengan berbagai ukuran tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas perbuatan tersangka melakukan perbuatan dan dengan alat bukti yang cukup dengan sengaja mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis ulin/belian menggunakan truck tanpa disertai dengan dokumen SKSHH, penyidik Gakkum KLHK menjerat tersangka dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menjelaskan, “Pendalaman dan pengembangan kasus ini masih terus dilakukan oleh penyidik Gakkum KLHK untuk menemukan bukti tambahan untuk menjerat aktor intelektualnya, identitas terduga pemilik kayu telah kita ketahui dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan untuk diminta keterangannya. Upaya penegakan hukum ini untuk memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama. Gakkum KLHK bersama instansi dan aparat penegak hukum terkait akan selalu bersinergi dan terus konsisten dalam upaya penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.”, jelas David.

###

Sumber :  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LIngkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Jakarta, 24 Juli 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk