Ruteng, 08 Juni 2023. Tim PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah menuntaskan penyidikan kasus perambahan kawasan TWA Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur dengan pelaku berinisial “ MA ” setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penyidik akan segera menyerahkan tersangka berinisial “ MA “ dan barang bukti berupa Rumah Permanen dengan ukuran 6 X 6 m2 , Rumah Semi Permanen dengan berukuran 3 X 5,5 m2  dan Rumah semi permanen dengan berukuran 3 X 4,5 m2 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng.

Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi gabungan pada 23 sd. 26 Juli 2022, dengan melibatkan Tim Balai Gakum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, BBKSDA NTT, Polres Manggarai Timur, Pemkab Manggarai Timur dan Kodim 1612 Manggarai yang ditindaklanjuti dengan laporan kejadian  oleh petugas BBKSDA NTT pada tanggal 26 Juli  tahun 2022 bahwa telah terjadi kegiatan perambahan kawasan hutan dengan mendirikan rumah tinggal di lokasi kawasan hutan TWA Ruteng. Berdasarkan laporan tersebut maka  PPNS  Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melakukan proses penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi, saksi AHLI dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara di Lok Pahar Desa Satarnawang Kec. Congkar Kab. Manggarai Timur bersama BPKHTL Wilayah XIV Kupang, yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan TWA Ruteng.

Penyidik PNS menjerat Tersangka “ MA “ dengan dugaan perkara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yakni ”Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ATAU Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ATAU Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 33 ayat 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Dampak dari perambahan kawasan hutan berupa kegiatan membangun rumah tinggal di dalam kawasan hutan TWA Ruteng yaitu menyebabkan rusaknya ekosistem dan deforestasi kawasan yang dapat mengakibatkan kawasan hutan tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

###

Sumber : Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LIngkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Jakarta, 08 Juni 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk