Makassar, 31 Mei 2023. Tim Operasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi mengamankan 1 (satu) unit truk Merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ yang mengangkut kayu olahan gergajian berbagai jenis dan ukuran di tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan Kabupaten Wajo, pada Minggu 28 Mei 2023. Tim juga berhasil mengamankan 1 orang tersangka yakni, SDR (58) yang merupakan pemodal sekaligus pemilik kayu diduga kuat dari hasil pembalakan liar.

Bahwa tersangka SDR (58) yang merupakan pemodal sekaligus pemilik kayu beralamat di Dusun Tole-Tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah lama menjadi target dan sering dilalukan pengintaian, namun selalu berhasil mengelabui petugas, kali ini tersangka tidak bisa berkutik setelah digerebek oleh tim operasi sementara menurunkan kayu di  UD. INDAH LESTARI, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sama sekali tidak memiliki dokumen atau SKHHKO. Saat ini tersangka telah resmi ditahan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Rutan Dittahti) Polda Sulawesi Selatan pada Rabu, 31 Mei 2023.

Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ beserta muatan kayu dengan ukuran bervariasi. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rosmiana dengan nomor registrasi DP 8737 GZ, kemudian 1 (Satu) buah kunci truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ. Saat ini penyidik telah mendalami peran penadah kayu (pembeli kayu) dengan inisial SP, yang diduga kuat sering menerima hasil hutan kayu illegal (tanpa dokumen) dengan modus membeli kayu lebih murah dari harga pasar.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun menjelaskan bahwa kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun mengapresiasi kinerja cepat Tim Penyidik dan Anggota SPORC Brigade Anoa Makassar dalam proses kasus  ini  dapat berjalan dengan baik.

Aswin menambahkan bahwa penyidik akan mendalami sumber hasil hutan kayu di hulu yang diduga hasil pembalakan liar di Kabupaten Luwu Tmur, penyidik juga sudah memperoleh informasi nama dengan inisial DD.

“Ini menunjukkan bukti komitmen dan keseriusan kami untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Kejahatan itu merugikan banyak orang. Untuk selanjutnya kami akan segera laksanakan Tahap II ke Kejaksaan,” tegas Aswin.

###

#LatePost

Sumber : Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LIngkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Jakarta, 31 Mei 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk