Mataram, 13 Maret 2023. Tim Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen yang terjadi di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). Pelimpahan ini setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB.

Kasus tersebut berawal dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh Polhut Balai KPH Tambora pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA dan menemukan pelaku sedang mengangkut kayu rimba campuran di dalam Kawasan hutan Tambora (RTK.53) Wilayah administrasi Dusun Sumber Urip, Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora-Kabupaten Bima. Selanjutnya kasus tersebut diserahkan ke Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra untuk dilakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyidikan, ditetapkan tersangka atas nama HR (23) yang beralamat di Dusun Kaliaga I Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Sopir sekaligus pemilik kendaraan dan pemilik kayu tersebut. Selanjutnya setelah berkas dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU Kejaksaan Tinggi NTB, tersangka yang sebelumnya ditahan di Rutan Polda NTB kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2023 yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Bima. Adapun barang bukti yang diamankan dan disita dari pelaku berupa 26 batang kayu rimba campuran dengan volume 2,824 m3 dan kendaraan Truk Merk MITSUBISHI TYPE FE 349.

Penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 88 ayat (1) huruf “a” Jo. Pasal 16 dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Taqiuddin, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra mengatakan, “Dampak perbuatan tersangka adalah kerugian materil dan inmateril. Dampak kerugian materil yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, sementara secara inmateril yaitu mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, dimana semuanya potensi kerugian inmateril ini tidak dapat dihitung jumlahnya yang berberdampak negatif buat kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelaku harus dihukum seberat-beratnya” Jelas Taqiuddin.

###

Jakarta, 19 Maret 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/

Youtube:
GAKKUM KLHK

Facebook:
ditjengakkum.klhk

Instagram:
@gakkum_klhk

Twitter:
@gakkumklhk