Ditjen GAKKUM

GAKKUM KLHK JERAT TERSANGKA KASUS PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN AMPANG RIWO PROVINSI NTB DENGAN HUKUMAN PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA 2,5 MILIAR RUPIAH

Diperbarui pada 18 Oct 2022 Oleh Ditjen Gakkum KLHK Unduh File

Mataram, 17 Oktober 2022. Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), melimpahkan kasus penebangan liar dalam Kawasan Hutan Riwo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwon Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Kejaksaan Tinggi NTB, setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB menyatakan perkara telah lengkap (P21). Penyidik akan menyerahkan tersangka berinisial SR (44) yang beralamat di Dusun Embung Jaya Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi NTB dan barang bukti berupa 2,8 m3 kayu jenis Rino, wamba, loa berbagai ukuran, 1 (satu ) Unit mesin chainsaw kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Kejadian petugas BKPH Ampang Riwo Dompu NTB dan Laporan ditindaklanjuti Tim Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra dengan memeriksa kasus itu, termasuk saksi-saksi dan SR. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan SR serta lacak balak, bahwa penebangan liar tersebut diketahui dilakukan di dalam kawasan lindung KH. Riwo (RTK.43) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Dompu-Dinas LHK Propinsi NTB. Dari peroses penyidikan tidak ditemukan adanya pelaku lainnya dan dilakukan secara sendiri dan pelakunya tunggal.

Penyidik menjerat SR dengan Pasal 82 ayat (1) huruf “c” Jo. Pasal 12 huruf “c”. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, “Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selanjutnya akan menyerahkan tersangka berinisial SR beserta barang bukti (penyerahan Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB. Dampak dari pencurian dan penebangan liar didalam kawasan hutan menyebabkan rusaknya ekosistem dan deforestasi kawasan yang dapat mengakibatkan kawasan hutan tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor”, ungkap Taqiuddin.

###