Hallo….. Sobat Reform Gakkum!

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Ditjen Penegakan Hukum KLHK telah melakukan penyesuaian keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Nomor SK.10/PHLHK/SET.10/OTL.2/4/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Nomor SK.12/PHLHK/SET.10/OTL.2/4/2 Tahun 2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK. Untuk mengetahui siapa saja yang tergabung di dalam Tim RB Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Sobat Reform Gakkum dapat melihatnya melalui tautan berikut ini : SK.10/PHLHK/SET.10/OTL.2/4/2022.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2021 dan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK dengan dinamika perubahan yang terjadi, baik pada tingkat institusional maupun nasional, tahun ini telah dilakukan penyempurnaan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK 2020-2024 melalui Keputusan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Nomor SK.15/PHLHK/SET.10/OTL.0/6/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Nomor SK.6/PHLHK/SET.10/OTL.0/1/2021 Tentang Rencana aksi RB Ditjen Penegakan Hukum KLHK Tahun 2020-2024. Untuk mengetahui rencana kerja apa saja di 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, Sobat Reform Gakkum dapat mengakses melalui tautan berikut ini: SK.15/PHLHK/SET.10/OTL.0/6/2022 .

Mari bersama wujudkan Ditjen Penegakan Hukum KLHK yang berintegritas, profesional, responsif dan inovatif dengan mengimplementasikan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. BERSAMA KITA BISA.....

SALAM REFORMASI BIROKRASI!!!