Mataram, 8 Agustus 2022. Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) segera melimpahkan kasus penebangan liar yang terjadi di dalam Kawasan Hutan So Wela Lede’ pada KH. Maria (RTK.25), wilayah administrasi Desa Wora, Kecamatan Wera-Kabupaten Bima NTB Wilayah Kerja Balai KPH Maria Donggomasa, Dinas LHK Propinsi NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB, setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB menyatakan perkara telah lengkap (P21) pada tanggal 4 Agustus 2022.

Penyidik akan menyerahkan tersangka inisial SF tersangka kasus penebangan liar dan barang bukti berupa 10 batang kayu jenis kesambi, loa, rino, luhu berbagai ukuran, 2 (dua) Unit mesin chainsaw kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Kejadian petugas BKPH Maria Donggomassa Bima NTB. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta lacak balak, tim penyidik menemukan bahwa penebangan liar tersebut diketahui dilakukan di dalam kawasan lindung KH. Maria (RTK.25) KPH Maria Donggomasa Bima-Dinas LHK Propinsi NTB. Kemudian dari pengembangan penyidikan, penyidik menaikkan status saksi menjadi tersangka (SF) karena pelaku yang melakukan penebangan dan merupakan pemilik 1 (satu) unit mesin chainsaw yang digunakan melakukan penebangan di dalam Kawasan hutan.

Penyidik menjerat SF dengan Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf “c” Jo. Pasal 12 huruf “c”.  Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, “Kami telah mengembangkan kasus dan menjerat pelaku lain, WR dari Desa Wora, Kec. Wera Kabupaten Bima yang berperan pelaku utama dan temasuk yang membiayai dan yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Kami sudah merampungkan berkas perkara dan pelimpahan tahap 2 untuk WR dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB”, jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yazid Nurhuda mengatakan, “Dampak dari pencurian dan penebangan liar di dalam kawasan hutan menyebabkan rusaknya ekosistem dan deforestasi kawasan yang dapat mengakibatkan kawasan hutan tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Maka dari itu, kami akan terus mengembangkan kasus ini dan memproses sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera”, tegas Yazid.

###