Sidoarjo, 25 Juli 2022. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan kasus kepemilikan kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang diduga diambil dari Kawasan Taman Nasional Alas Purwo kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan perkara lengkap.

Pelimpahan perkara ini dilakukan dengan menyerahkan 1 (satu) orang Tersangka atas nama S alias P beserta barang bukti 1 (satu) buah HP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sebelumnya tersangka telah ditahan di RUTAN Polda Jawa Timur.

Perkara ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya dengan Tersangka AT yang perkaranya sudah inkcracht oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 Desember 2021. Saudara AT diamankan petugas pada tanggal 04 September 2021 ketika Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra bersama-sama dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo melakukan operasi gabungan peredaran hasil hutan di sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam operasi tersebut mengamankan Sdr. AT di jalan dalam Kawasan Perum Perhutani, BKPH Curahjati, KPH Banyuwangi Selatan, Dusun Paluagung Timur, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi yang sedang mengangkut kayu jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) dengan menggunakan kendaraan truk Nopol P 8587 UR dan tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) maupun Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka serta setelah dilakukan lacak tunggak, kayu sonokeling (Dalbergia latifolia) tersebut diketahui diambil dari kawasan hutan konservasi Taman Nasional Alas Purwo. Sebagai pemodal/pemilik kayu adalah S alias P. Karena tidak memenuhi panggilan Penyidik dan keberadaannya tidak diketahui, akhirnya S alias P ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra. Sdr. S alias P berhasil ditangkap petugas pada tanggal 18 Mei 2022 setelah menjadi buronan sekitar 8 bulan.

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara menjerat tersangka S alias P dengan Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan akan berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. “Sampai saat ini KLHK telah membawa 1241 kasus kejahatan lingkungan dan kehutanan ke pengadilan, diantaranya merupakan kasus pembalakan liar sebanyak 647 kasus”, pungkas Rasio Sani.

###