Padang, 6 Juni 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah menetapkan AP (44) dan W (60) sebagai tersangka kegiatan perkebunan tanpa perizinan pemerintah pusat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Momong/Bukit Gadang, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Penyidikan diawali oleh adanya pelimpahan hasil operasi gabungan pengamanan dan perlindungan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil operasi yaitu AP tertangkap tangan sedang mengoperasikan 1 unit buldoser untuk membuat terasering perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan pengembangan kasus, penyidik menetapkan W selaku pemilik lahan sebagai tersangka. Saat ini keduanya telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Barat.

Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka mencapai 10 tahun pidana penjara dan denda mencapai Rp 5 miliar, berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) huruf b, jo Pasal 17 Ayat 2 huruf a Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan, “Penegakan hukum terkait aktivitas ilegal di kawasan hutan Sumatera Barat telah menjadi perhatian KLHK. Sebelumnya, Balai Gakkum KLHK Sumatera dan Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah menetapkan tersangka kegiatan perkebunan ilegal di dalam HPK Lunang Silaut. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menindak tegas pelaku perusak lingkungan”, tegasnya.

###