Jakarta, 12 Oktober 2023 – Menindaklanjuti laporan Patroli Udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan bahwa adanya titik panas dilokasi perkebunan tebu, Tim Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Gakkum KLHK langsung kelokasi yang dilaporkan. Tim PPLH menemukan lokasi yang dilaporkan masih terbakar dan selanjutnya melakukan penyegelan terhadap lahan terbakar pada tanggal 9 Oktober 2023. Lokasi yang terbakar tersebut berada di area kegiatan perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Ardy Nugroho, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, mengatakan bahwa kebakaran lahan perkebunan tebu PTPN VII juga telah menjadi perhatian KLHK. Tim Center Intelligence Gakkum KLHK berdasarkan satelit melihat adanya hotspot dilokasi PTPN VII pada bulan September-Oktober 2023. Lokasi yang terbakar ini telah menjadi target pengawasan kami. Diperkuat dengan laporan dari Tim BNPB dan tim BPBD Sumsel, kami menugaskan tim pengawas untuk memeriksa langsung ke lapangan. Luas area yang terbakar berdasarkan citra satelit adalah 512,7 Ha.

Sampai dengan 12 Oktober 2023, Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) lokasi terbakar yang disegel pada tahun 2023, yang terdiri dari 5 (lima) perusahan PMA yaitu 1 (satu) perusahaan Malaysia, 3 (tiga) perusahaan Singapura, 1 (satu) perusahaan Cina, 22 (Duapuluh Dua) perusahaan dalam negeri, 2 (dua) Badan Usaha Milik Negara dan  10 lahan yang sedang didalami kepemilikan lahannya.

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan bahwa sampai saat ini tim Gakkum LHK terus bekerja dilapangan untuk melakukan pengawasan karena beberapa lokasi terindikasi terbakar.

Kami segera menerjunkan kembali tim pengawas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk melakukan penindakan.

Selama ini Tim Center Intelligence Gakkum terus melakukan pemantauan data hotspot (titik panas) dan mengirimkan surat peringatan kepada penanggung jawab lokasi yang terindikasi adanya hotspot dengan tingkat kepercayaan > 80%. 

Sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) surat peringatan dikirim ke penanggung jawab lokasi terbakar untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.  Pada bulan September-Oktober 2023 terjadi peningkatan jumlah surat peringatan. Kami mengingatkan penanggung jawab lokasi terbakar untuk memperhatikan surat peringatan ini, kami akan mengambil langkah hukum tegas,” ujar Rasio Sani

Tantangan dalam pemantauan hotspot adalah keterbatasan akses data pemegang hak atau pemilik dari lahan.  Kesulitan untuk mengetahui penanggung jawab lahan terbakar dan kemana mengirimkan surat peringatannya. Data pemegang hak atau pemilik lahan diperlukan agar dapat segera dilakukan langkah peringatan. Kami akan meregister lahan-lahan yang terbakar untuk penyiapan langkah penegakan hukum lebih lanjut.

Rasio Sani mengingatkan kembali kepada penanggung jawab usaha/kegiatan untuk terus melakukan upaya peningkatakan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk penyiapan sarpras dan sumber daya yang diperlukan. Apabila terbakar dan tidak segera ditangani, dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan izin, atau gugatan ganti kerugian lingkungan secara perdata, dan penegakan hukum pidana dengan hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda Rp10 milyar. Selain itu, untuk badan hukum dapat dikenakan pidana tambahan perampasan keuntungan. Hukuman maksimal harus ditegakkan agar ada efek jera dan tidak berulang sehingga tidak membuat masyarakat terus menderita karena asap.”

###

Sumber :  Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 13 Oktober 2023

Website:
https://gakkum.menlhk.go.id/
Youtube:
GAKKUM KLHK
Facebook:
ditjengakkum.klhk
Instagram:
@gakkum_klhk
Twitter:
@gakkumklhk