Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar webinar dalam rangka Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum KLHK (Gakkum Bureaucracy Reform Week) Tahun 2021 yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021. Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum merupakan hajat tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadartahuan seluruh pegawai dan mengkomunikasikan agenda reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun ini, pelaksanaan Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum 2021 mengambil tema “Modernisasi Birokrasi Menuju Terwujudnya Institusi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berkelas Dunia Tahun 2024”. Lebih lanjut, agenda ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan insight seluruh pegawai Gakkum LHK terkait modernisasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik melalui sharing session yang melibatkan perwakilan dari institusi publik lainnya yang telah berhasil menjalankan agenda reformasi birokrasi di lingkungannya.

Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum KLHK tanggal 4 Oktober 2021, dibuka oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Rasio Ridho Sani. Dalam arahannya Dirjen Gakkum KLHK menjelaskan adanya kemajuan teknologi (revolusi industri 4.0) dan pandemi covid-19 menjadi prekusor efektif yang menuntut birokrasi agar mampu bertransformasi. “Ditjen Gakkum LHK sebagai salah satu institusi publik harus secara masif dan terarah melakukan transformasi kelembagaan baik dari sisi fisik (termasuk di dalamnya sistem aplikasi bidang penegakan hukum LHK) dan SDM sebagai motor penggerak organisasi. Salah satu kata kunci transformasi adalah dengan merubah pola pikir (mind set) dan cara kerja (culture set)”, tutur Rasio.

Dirjen Gakkum KLHK juga menegaskan kembali tantangan gratifikasi dan korupsi di sektor SDA yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan landasan nilai dasar sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran Gakkum LHK.

“Sejak awal terbentuknya Gakkum LHK di tahun 2015, hal pertama yang kita bangun bukanlah infrastruktur fisik melainkan 5 (lima) nilai dasar Gakkum LHK yaitu: Integritas, Profesional, Responsif, dan Inovatif yang menjadi pegangan seluruh jajaran Gakkum LHK” ujar Rasio.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penegakan hukum yang diemban Gakkum LHK rentan terjadinya gratifikasi dan korupsi. Kerugian negara akibat maladministrasi birokrasi yang dilakukan aparat penegak hukum tentu saja dampaknya lebih sistemik dibandingkan kasus tipikor biasa. Sehingga penguatan nilai integritas menjadi aspek esensial sebagai antibodi utama organisasi dalam menangkal praktek gratifikasi dan korupsi.

Rasio Ridho Sani menegaskan “Integritas merupakan sesuatu yang sustain yang tidak boleh berubah dalam kondisi apapun. Oleh karena itu guna mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif, kami segenap jajaran Ditjen Gakkum LHK berkomitmen untuk menolak segala bentuk perilaku korupsi, konflik kepentingan, dan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan”, tegasnya.

Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum KLHK di hari pertama menghadirkan narasumber dari Universitas Brawijaya Drs. Andy Fefta Wijaya, M.D.A, PhD selaku Dekan FIA Universitas Brawijaya yang memaparkan materi dengan tema Modernisasi Birokrasi Menuju World Class Bureaucracy 2024. Acara dipandu moderator Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si., selaku Sekretaris Ditjen Gakkum LHK.

Dalam paparannya, Drs. Andy Fefta Wijaya, M.D.A, PhD menyampaikan bahwa pelayanan publik modern lebih mengaplikasikan penggunaan komputasi dan perangkat lunak yang dilengkapi kecerdasan buatan guna membantu pemerintah dalam mengelola dan memenuhi ekspektasi masyarakat di era integrasi dunia fisik dan digital. Penggunaan AI dan sistem big data akan membantu proses penemuan pola korelasi dan analitik yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.

“Sekarang era new normal, dampak Covid adalah penurunan ekonomi dan (kondisinya) sekarang mulai membaik, kemiskinan meningkat dan pengangguran meningkat drastis sehingga kriminalitas juga meningkat yang mungkin juga berdampak pada ancaman kelestarian sumber daya alam, sehingga dalam menghadapi ancaman ini dirasa perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan Artificial Intelligence dan Big Data yang sudah Gakkum kembangkan melalui Inteligence Center”, ujar Andy.

Hari kedua Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum KLHK tanggal 5 Oktober 2021 diawali dengan public campaign antigratifikasi melalui penayangan video komitmen seluruh pegawai untuk menolak segala bentuk korupsi, benturan kepentingan dan gratifikasi. Video kampanye antigratifikasi ini ditayangkan dengan mengoptimalkan seluruh kanal media sosial yang dimiliki Ditjen Gakkum LHK, seperti Instagram, Youtube, Twitter dan Facebook. Di samping itu, kampanye dilakukan dengan menggunakan twibbon dan virtual background pada aplikasi Zoom meeting. Semua ini dilakukan agar diseminasi informasi komitmen antigratifikasi yang dikampanyekan oleh Ditjen Gakkum LHK menjangkau lebih banyak masyarakat luas dan stakeholder terkait. Setelah public campaign antigratifikasi, acara dilanjutkan dengan webinar yang menghadirkan pembicara Muhammad Indra Furqon, M.T., Pemeriksa Gratifikasi Utama KPK dan Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M., Inspektur Investigasi KLHK dengan tema Penguatan Kepatuhan Internal untuk Pelayanan Publik Penegakan Hukum yang Lebih Baik. Dalam pemaparannya baik Indra maupun Ardyanto sepakat bahwa gratifikasi dan benturan kepentingan merupakan akar dari korupsi. “Tidak sepantasnya pejabat publik dan ASN menerima pemberian atas layanan yang mereka berikan. Gratifikasi itu bukan rizki, seseorang tidak berhak meminta dan mendapatkan sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya”, tangkas Indra.

Dalam paparannya Ardyanto menjelaskan keadaan negara saat pandemi Covid 19 berakibat pada penurunan ekonomi, ketidakadilan dalam hukum, tata kelola semrawut, serta kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, merupakan gejala yang disebabkan oleh conflict of interest (COI) dan penyalahgunaan wewenang. Untuk menghilangkannya gejala tersebut diperlukan RB. Maksud RB di sini bukan meningkatnya nilai RB tetapi pemerintah yang bebas KKN dan meningkatnya akuntabiitas. “Berdasarkan Permen P. 10/2017 dinyatakan bahwa COI adalah situasi di mana penyelenggara patut diduga memiliki kepentingan pribadi setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang juga dapat terjadi di bidang perencanaan, kepegawaian, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan informasi publik, pengawasan dan pengendalian, serta bidang gakkum, sehingga sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan COI, KLHK dalam hal ini Inspektorat Jenderal telah meluncurkan aplikasi JAPRI (Jalur Aman Pengaduan Rahasia dan Independen). Selain melalui aplikasi, pengaduan dapat dilakukan melalui medsos (FB, twitter, IG, WA) atau surat pengaduan”, terang Ardi.

Kegiatan Pekan RB Gakkum Tahun 2021 hari ketiga tanggal 6 Oktober 2021 menyajikan pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Martina Natatinova Simanjuntak, S.I.P., M.P.M., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Pelayanan Publik yang memaparkan materi dengan tema Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemenuhan Ekspetasi Masyarakat 5.0 (Society 5.0). Acara dipandu oleh moderator Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc.F., M.Si., selaku Polisi Kehutanan Ahli Utama pada Ditjen Gakkum. Dalam paparannya, Narasumber menjelaskan 8 (delapan) area perubahan (pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, deregulasi, dan manajemen perubahan) yang ada bertujuan untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan tahapan Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2024, Martina menjelaskan “Saat ini kita sudah memasuki periode ketiga (roadmap 2020-2024) yaitu paradigma Governance, di mana telah adanya peningkatan terus menerus terkait kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Adapun juga peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi integrasi pelayanan publik, percepatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan e-services”.

Kegiatan Pekan RB Ditjen Gakkum Tahun 2021, hari keempat tanggal 7 Oktober 2021 menyajikan narasumber Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.Eng., Ph.D., Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen APTIKA, yang memaparkan materi dengan tema “Internalisasi Empat Pilar Literasi Digital (Digital Ethics, Digital Safety, Digital Skill, dan Digital Culture)” dan dipandu oleh Sekretaris Ditjen Gakkum Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si., selaku moderator.

Boni menjelaskan “Fundamental untuk membangun Indonesia Digital Nation yaitu pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung digitalisasi pemerintahan meliputi adanya BTS 4G yang dibangun pada setiap wilayah, jaringan Palapa Ring, dan Satelit”.

Dalam paparannya Direktur Pemberdayaan Informatika tersebut juga menjelaskan beberapa hal dalam menghadapi era digital yang saat ini perlu menerapkan kerangka kerja literasi digital untuk program digital society, digital economi, dan digital government.

“Kerangka kerja literasi digital di antaranya Digital Ethics (pengetahuan informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif), Digital Safety (pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital), Digital Skill (pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet dan dunia maya seperti mengoperasikan komputer, internet, dan lain-lain), dan Digital Culture (manusia/masyarakat berkarakter Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam era digital, menjunjung tinggi Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika),” jelasnya.

Kegiatan Pekan RB Ditjen Gakkum LHK Tahun 2021, hari terakhir tanggal 8 Oktober 2021 menyajikan pembicara Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, Dr. Dini Kusumawati, yang memaparkan materi dengan tema “The New Ways of Working: perubahan paradigma pola kerja public sector dalam menghadapi New Normal pasca pandemi”. Acara dipandu oleh moderator Hamdan Syukri Batubara, S.Kom., M.Si., selaku Kepala Bagian Analis Laporan Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal KLHK.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan mengenai percepatan transformasi digital sebagai sebuah keharusan pada pola kerja baru. “Dengan pola kerja yang seperti ini pastinya organisasi dan SDM harus berubah, makanya bisa dimengerti jika Presiden Jokowi minta delayering. Itu tujuannya memotong proses bisnis sehingga diharapkan organisasinya menjadi agile, team-nya agile, leadership-nya juga agile”, ujar Dini. Selain itu NWOW mengharuskan trust building atasan dan bawah yang selaras dengan penguatan nilai organisasi pada setiap pegawai. “Tetap perlu dilakukan change management dan kalibrasi di bidang reshaping organization, proses bisnis, NWOW, SDM dan kinerja, aset, IT, dan refocusing dan reshaping anggaran”, tambah Kepala Biro Organta Kemenkeu.

Dr. Dini Kusumawati menambahkan tentang perbedaan pengelolaan administrasi sebelum era digital. “Bedanya zaman dahulu dengan sekarang adalah dahulu administrasi banget sekarang IT banget. Jadi organisasi yang dulu fix rigid silo-silo, sekarang kita harus bikin flat tanpa sekat, SDM harus adaptif, dan technology safety. Karena timnya kaya, penekanannya bukan ke struktur atau birokrasi tetapi ke output/outcome (project) yang lebih firmed dan akuntabel dan sumber daya lebih fleksibel, tetapi tentu saja membutuhkan IT sebagai super apps-nya yang memastikan dapat bekerja di mana saja kapan saja”, pungkas Dini.

Materi harian webinar dalam rangka pelaksanaan Pekan Reformasi Birokrasi Gakkum Tahun 2021 dapat diakses melalui pranala https://bit.ly/MateriPekanRB21.

####