Medan, 20 Oktober 2020. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera memenangkan praperadilan kasus arang bakau yang diajukan oleh H dan RI dari CV Herdi Jaya Abadi. Hakim Pengadilan Negeri Langsa menolak permohanan praperadilan, menerima dan mengabulkan eksepsi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 6 Oktober 2020.

“Kami mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Langsa yang memperjelas kewenangan PPNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya putusan itu, kami akan melanjutkan proses hukum tersangka. Kami tidak akan berhenti menindak kejahatan lingkungan dan kehutanan,” kata Eduward Hutapea, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 20 Oktober 2020.

Tanggal 31 Oktober 2019, KPH Wilayah III Aceh menyerahkan Z yang ditangkap saat mengangkut kayu arang bakau dari hutan produksi dan barang bukti kepada Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera. Dari hasil pengumpulan data, bahan dan keterangan, PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera mengetahui pemilik arang kayu bakau CV Herdi Jaya Abadi.

Setelah penyidikan, PPNS Balai Gakkum menetapkan H – Direktur CV Herdi Jaya Abadi – sebagai tersangka dugaan melanggar Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 dan/atau Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. PPNS juga menyita barang bukti berupa satu truk beserta muatannya arang kayu bakau.

Tidak puas karena ditangkap dan barang bukti disita, kuasa hukum H dan RI mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Langsa. Pengadilan Negeri Langsa, 6 Oktober 2020, memutuskan, menyatakan permohonan praperadian Pemohon (H dan RI) tidak dapat diterima, serta menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon II yaitu Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.
 
###